JURNALISME TANI

Berbicara tentang sejarah pertanian Indonesia adalah sama hal dengan berbicara bermacam penyimpangan yang hingga saat ini masih menjadi benalu di sektor struktural. Pertanian di Indonesia dimulai dengan cara yang bertolak belakang dengan negara-negara barat yang memulai dengan membagi-bagikan lahan kepada petani. Namun, yang terjadi di indonesia justru tanah rakyat dirampas untuk dibagi-bagikan kepada pengusaha swasta. Isu terbaru tentang perebutan lahan ini masih terjadi di daerah kulonprogo. Para petani lahan pantai yang menggantungkan hidup dari sana harus berperih darah melawan para pihak swasta, asing, maupun pemerintahan yang hendak merebut lahan mereka.

Untuk menelusuri sejarah pertanian di Indonesia akan lebih mudah jika menelusuri dokumen peraturan/perjanjian yang terkait dengan hak pertanahan maupun pertanian. Hal seperti yang dijelaskan di paragraf sebelumnya dimulai pertama kali ketika diterbitkannya sebuah Undang-Undang Agrarische Wet 1870, ini sebuah peraturan yang keberpihakannya hanya untuk memberikan kemudahan pada kapitalisme modal untuk menyewa lahan yang luas dalam periode waktu tertentu. Hukum ini pun mengatur hak penggunaan lahan selama 75 tahun dan memberi peluang untuk menjadikan tanahnya sebagai agunan kredit. Peraturan ini muncul karena pada saat masa Tanam Paksa, para kapitalisme bermodal besar hanya diperbolehkan sebatas menyewa tanah saja. Sehingga penjajah belanda pada waktu itu ingin memiliki sebanyak-banyaknya lahan dengan memaksa negara jajahannya mengeluarkan hukum agraria tersebut. Maka tak heran jika sejarah berkata seperti ini jika saat ini tak ada petani yang mampu memiliki lahan yang sangat luas dan dapat digunakan untuk periode yang lama. Hukum kolonial seperti Agrarische Wet 1870 ini pulalah yang mengawali sejarah rakyat tani yang selalu diselimuti pula sejarah kelam kemelaratan, kemiskinan, keterbelakangan, eksploitasi, dan penindasan.

Oleh karena itu, sepertinya hanya ada satu cara untuk melukiskan nasib penduduk petani yaitu “terendam air sampai ke leher sehingga ombak kecil sekalipun cukup untuk meneggelamkannya”. Memang kondisi tersebut karena petani kita hanya buruh tani atau petani gurem yang hanya memiliki lahan tak luas. Mereka bercocok tanam hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya yang justru kebanyakan belum juga mampu mencukupi. Ini semua terjadi akibat konsentrasi kepemilikan lahan secara perorangan semakin meluas. Di jawa justru terjadi kepemilikan tanah secara partikelir oleh tuan-tuan tanah yang secara sengaja mengeksploitasi buruh tani. Dengan cara memberlakukan kewajiban bayar pajak dan pelayanan kerja tak berupah pada tuan tanah. Inilah saat kali pertama kapitalisme muncul dengan penerapan sistem tenaga kerja upahan pabrik di pertanian industri komersial di kota-kota besar. Kelompok kapitalis awal ini yang akan menjadi dasar dari kapitalisme pertanian perkebunan periode berikutnya.

Penindasan terhadap petani tidak sampai disitu, bahkan porsi terbesar dilakukan pula oleh penguasa pada zaman raja-raja kuno dengan menerapkan sistem tanam paksa tahun 1930-1870. Berlanjut lagi ke era pendudukan jepang selama tiga setengah tahun petani dipaksa menanam untuk memenuhi kebutuhan perang mereka. Bahkan setelah kemerdekaan, namun dengan kemasan yang lebih halus tanam paksa masih seringkali terjadi. Salah satunya melalui pelaksanaan sistem Bimas (bimbingan massal) yang didasarkan pada Instruksi Presiden (Inpres) tahun 1968. Juga dalam program tebu rakyat intensifikasi (TRI), tata niaga cengkeh, dan lain-lain. Ironisnya, dibalik sistem pertanian paksa tadi kondisi petani kita masih saja terjebak sebagai petani gurem atau buruh tani saja.

Awal cerita pertanian pasca kemerdekaan dimulai setelah indonesia mendapat kedaulatan penuh tahun 1949 dan sedang menghadapi masalah perekonomian yang sangat mendesak utnuk segera diatasi. Memasuki dekade 1950-an, sektor ekonomi modern masih didominasi oelh perusahaan-perusahaan milik belanda yang telah beroperasi sejak jaman kolonial. Menghadapi situasi demikian, berkembang pelbagai pemikiran ekonomi dari para tokoh pemimpin saat itu, yang muaranya adalah apa yang disebut dengan “ekonomi nasional” atau “nasionalisme ekonomi”. Aspirasinya mencakup tiga aspek utama. Pertama, suatu perekonomian yang beragam dan stabil, dalam arti ditiadakannya ketergantungan yang besar terhadap ekspor bahan mentah. Kedua, suatu perekonomian yang berkembang dan makmur dalam konteks pembangunan ekonomi. Ketiga, suatu perekonomian pribumi, yang berarti dominasi ekonomi Barat dan etnis Tionghoa harus dialihkan kepada orang-orang Indonesia.

Atas dasar ketiga hal tadi para pendiri negeri segera memikirkan masalah agraria. Dua tokoh sentralnya Iwa Kusumasumantri dan Bung Karno. Pada sisi lain, pemerintah memfokuskan diri pada pembangunan pertanian pangan, yang spesifik pada upaya swasembada beras, khususnya sistem penyuluhan pertanian yang menitikberatkan pada tercapainya target produksi dalam waktu yang pendek. Untuk mendukung program tersebut muncullah Badan Pendidikan Masyarakat Desa (BPMD) sebagai badan penyuluh pertanian. Program tersebut juntrungannya gagal karena pemerintah justru menambahkan impor berasnya, dari 334.000 ton di taun 1950 menjadi 800.000 ton di tahun 1959.

Babak baru pembangunan pertanian baru dimulai lagi pada kurun waktu 1959-1961. Melalui program Tiga Tahun Produksi Padi dengan target mencapai swasembada pangan di akhir tahun 1961. Soekarno sendiri yang membentuk dan mengetuai langsung Komando Tertinggi Operasi Ekonomi (KOTOE) untuk mencapai keperluan tadi. Untuk memperbaiki sarana pertanian dibentuk Komando Operasi Gerakan Makmur (KOGM) yang beroperasi di tingkat pusat sampai ke tingkat desa. Di tahun 1959 juga dibentuk Badan Perusahaan Bahan Makanan dan Pembuka Tanah (BPMT) yang bertugas meningkatkan penyediaan sarana produksi pertanian. Badan usaha ini memiliki dua anak perusahaan, yaitu Padi Sentra dan Mekatani. Padi Sentra bertugas mengadakan, menyalurkan, dan menyediakan sarana produksi, seperti bibit unggul, pupuk, dan obat-obatan. Sementara Mekatani bertugas membuka lahan baru secara mekanis, terutama di wilyah luar pulau jawa.

Pada saat yang sama, penyuluhan pertanian digalakkan dengan dukungan Dinas Pertanian Rakyat dan melibatkan perguruan tinggi. Dari sini dibentuklah kelompok-kelompok yang anggotanya adalah para petani penggarap sawah sehamparan yang tergabung dalam organisasi pelaksana Swasembada Beras (OPSSB). Kelompok ini pulalah yang nantinya mejadi pelaksana Panca Usaha Tani. Sistem Padi Sentra juga mengalami kelemahan sebagai tonggak awal sistem modern bercocok tanam padi sawah. Padi sentra justru dianggap gagal karena hanya yang diuntungkan hanya pemilik tanah terutama penguasa lahan yang luas.

Di sisi lain, pergulatan kemunculan organisasi pemerintah yang mengurusi pertanian tidak pernah berhenti dan semakin merebak. Bahkan dibentuk sebuah panitia khusus yang menghasilkan rumusan Undang-undang (UU) No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Pada saat yang sama, lahir UU No.56/1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, dan UU No.2/1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil (UUPBH). UUPA menjadi senjata yang paling kuat untuk meningkatkan kesejahteraan para petani waktu itu karena didasarkan pada perwujudan amanat pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Namun belum lama perjalanan UUPA (1961-1962) muncul gangguan dari “aksi sepihak” PKI dan pergantian kepemimpinan menjadi orde baru. Pemerintah yang secara nyata memiliki kebijakan yang bertentangan dengan pemerintahan lama yang akhirnya pada tahun 1978 UUPA masuk peti es. Akhirnya peraturan-peraturan yang dibuat selanjutnya menjadi tumpang tindih dengan UUPA dan salaing berlawanan.

Belum lagi ditambah gempuran demam revolusi hijau di seluruh dunia. Saat itu sangat mempengaruhi kebijakan pemerintahan dan akhirnya orde baru mengambil jalan pragmatis. Melakukan Revolusi hijau tanpa reformasi agraria untuk mencapai swasembada pangan. Strategi pembangunan semcam ini berlandaskan pada kaidah pokok : mengandalakan bantuan asing, hutang, dan investasi dari luar negeri. Sebagai akibatnya, penguasaan agraria makin berbiak dimana-mana, di semua sektor, di tiap wilayah, dan melibatkan lebih banyak lapisan masyarakat.

Sedikit gambaran untuk Revolusi hijau, sistem katalis pertanian ini telah membawa perubahan mendasar bagi perilaku petani dalam berhubungan dengan petani lain, alam, teknologi, pemerintah, serta hubungannya dengan perusahaan-perusahaan besar, baik lokal maupun luar negeri. Memang jika ingin merunut hasilnya cukup dahsyat. Jika pada 1965 tingkat produksi beras Cuma 1,7 ton per hektar, pada 1980 sudah mencapai 3,3 ton per hektar, dan Indonesia bisa berswasembada beras pada 1984. Sayangnya, hanya mampu bertahan 5 tahun. Setelah tahun 1990, impor beras Indonesia terus melonjak dan tidak pernah turun lagi hingga saat ini. Ironis, karena kemajuan pertanian di Indonesia tidak diikuti oleh kesejahteraan petani, dan justru alah memaksa dan menakut-nakuti petani dengan desakan ekonomi.

Jika kita bisa berbicara tentang bagaimana petani, produk keanekaragaman hayati lokal, upah kerja, sewa lahan, pupuk kimiawi, dsb. Semua itu hanya perilaku dan gerakan pasar perusahaan-perusahaan asing besar yang berbalut kapitalisme modal. Dalam prinsip ini, petani hanya dijadikan komoditas yang dapat dikuras hingga kering-kerontang tanpa mengicipi sedikit pun kemakmuran.

Hal tersebut justru menjadi sangat krusial saat pemerintahan orde baru justru mengundang kembali IMF. Melalui Letter of Intent (LoI) dibuatlah kewenangan pemerintah menjadi mandul karena pelbagai kebijakan ekonomi, terutama pertanian, berada dibwah dikte IMF. Apalagi ditambah dengan kesepakatan dunia internasional dengan WTO dengan ditandatanganinya General Agreement on Trade and Tariff (GATT). Selain itu berlakunya Trade Related Intellectual Property Rights, yang kesemua peraturan/perjanjian tersebut akan menjepit nasib para petani. Tulis Loekman Soetrisno, “liberalisasi perdagangan internasional akan memaksa para petani di negara yang sedang berkembang untuk bersaing dengan petani dari negara industri yang memiliki sistem pertaniann yang lebih efisien.” Jadi, warisan kolonial dan orde baru kini semakin diperparah oleh mekanisme baru : Neoliberalisme.

Begitula sekelumit kecil bagaiman perjalanan pertanian di negeri kita. Jika setelah membaca tulisan ini akhirnya hanya menjadi pesimis tetap dipersilahkan. Namun perlu dicamkan dan diingat betul bahwa tuhan pasti tidak akan menciptakan setiap masalah-masalah manusia tanpa ada jalan keluarnya. Toh, sebesar apapun sistem Neoliberalisme, hanyalah ciptaan manusia. Bukan pula keajaiban apalagi mukzijat yang datang dari tuhan. [Ringkasan dari Pelbagai Sumber]

(Sebuah Telaah Kritis Atas Filosofis Pergeseran Esensi ‘Asli’ Ilmu Pengetahuan Dan Penerapan Teknologi Dalam Masyarakat Modern)

Bosan kiranya bicara tentang pertanian, muncul karena tak lebih dari membicarakan permasalahan-permasalahan yang tak habis. Pertanian tak bisa lepas dari isu kelaparan, kemiskinan, terpinggirkan, dll. Berbagai solusi telah banyak ditawarkan namun hanya berhenti pada tataran wacana. Semua orang dari berbagai kalangan angkat bicara menanggapi permasalahan seputar sistem produksi pakanan ini. Pun, terhenti pada bahan obrolan atau seminar lokakarya. Tak sedikit pula, akhirnya banyak yang lelah dan mulai melupakan pertanian sebagai asset pemenuhan kebutuhan primer manusia. Lembaga yang sudah berdiri bertahun-tahun juntrungannya malah semakin bias, juga peraturan-peraturan yang terkait pertanian malah menjadi rancu di beberapa pihak dan malah berpotensi memicu konflik. Perkembangan pengetahuan tentang pertanian sepertinya semakin sempit dan menjadi tidak seperti yang diharapkan. Astaga.

Untung saja tidak mencapai deadlock, masih banyak jalan untuk mencapai kesejahteraan menuju pertanian yang murni mapan. Tergantung bagaimana kita mencoba menelusuri permasalahan yang ada dan berani mengambil perspektif dan menyesuaikan konteks yang kiranya tepat untuk kemajuan pertanian. Minimalnya mampu menyegarkan kembali ingatan visi dan misi dari bidang pakan ini. Sekarang, perspektif “akademisi” kita coba ambil dengan bagaimana memandang pertanian secara holistik. Mulai dari perbincangan ini kiranya kita bisa memulai dengan mencari kontribusi pemikiran manusia akan munculnya ilmu pengetahuan, kemudian menelaah manusia dari sisi penjelajahan penciptaan ‘bentuk’ dari ilmu pengetahuan/pengalaman yang didapatkan (penciptaan teknologi). Terakhir, bagimana manusia mampu menerapkan fungsi dan kemampuan ‘bentuk’ tadi untuk kemaslhatan orang banyak (penerapan teknologi di pertanian).

Berkaitan dengan kebiasaan berpikir masyarakat, Yasraf A. Piliang menyebutkan sebagai “kebiasaan berpikir” tertentu yang tidak mendorong ke arah produktivitas pengetahuan. Ia menyebutkan terkadang ada kabut-kabut yang menyelimuti pikiran, sehingga yang dihasilkan adalah pikiran yang kabur dan hambar. Kita sebut saja, stakeholder yang paling dekat dengan pemikiran dan intelektualitas yang seharusnya pun berpengaruh banyak adalah dari kalangan akademisi. Mengkritisi cara berpikir dari sudut ini menjadi begitu penting agar ‘kabut pikiran’ tadi bisa ditembus menuju pemikiran yang terang sehingga pengetahuan dapat menunjukkan perannya.

‘Kabut’ yang diistilahkan Yasraf ini membuat macet buah pikir para ilmuwan tersebut. Terkadang yang dipikirkan banyak terserap pada obyek pengetahuan yang dihasilkan itu sendiri. Terkadang lupa menelusuri asal-usul serta mengkaji bagaimana ilmu yang dipakai itu diperoleh dan bagaimana ilmu yang telah diperoleh itu diterapkan untuk kesejahteraan masyarakat. Maka, sekarang mari kita coba telusuri pengalaman-pengalaman yang telah lalu agar tersusun secara sistematis agar seperti yang dianalogikan oleh Prof. Tuti Herati sebagai “cermin untuk mengetahui kebenaran”.

Karena beberapa teori itulah, dan mungkin dapat dilihat dari kacamata filososfis– kehidupan saat ini, kemudian muncul pikiran bahwa ternyata ilmu pengetahuan tidak lagi berasal dari struktur sistematis pengalaman-pengalaman yang ada, dalam pemecahan masalah atau pencarian solusi. Melainkan, karena memang telah ada sistem yang mengatur dan memang kebanyakan tidak disadari. Awalnya, manusia yang sekiranya menjadi subjek dalam ‘pencarian’ abstraksi pengetahuan. Malah menjadi objek sistematik yang konvensional dan statis dari doktrin ‘ilmu pengetahuan’ yang pernah ada sebelumnya.

Hal ini menjadi gejala ketidak-manusiawian, dapat dilihat seperti ini. Ketika suatu ‘masalah’ muncul pada satu subjek manusia, pencarian struktur keberadaan masalah, melakukan langkah memetakan masalah. Maka, akan muncul secara alamiah untuk mencari solusi/ jalan keluar. Disini yang menjadi penting adalah proses pengalaman-pengalaman dalam pencarian jalan keluar tersebut untuk pemecahan masalah. Ada hal yang sangat bersifat ‘abstrak’ dari dunia ini yang dengan berproseslah kemudian manusia dapat membentuk pengalaman yang diperolehnya secara terstruktur. Kemudian dari proses ini barulah muncul bangunan-bangunan ‘ilmu’ yang secara sistematis tersusun dalam bentuk ‘pengetahuan’.

Ironisnya, logika sederhana seperti tadi banyak berubah saat ini. Tak dapat disangkal, secara sadar atau tidak sadar, kalangan akademisi kita telah terdoktrinasi oleh sistem —mendidik dan terdidik— yang salah. Dapat dianalogikan secara sederhana seperti ini; seorang mahasiswa mendapatkan soal A, menyelesaikan permasalahan soal tadi dengan solusi A pula. Dari sini dapat dijelaskan bahwa, masalah yang ada sudah tersistematis sebagai sebuah bentuk dari ilmu pengetahuan yang tentunya telah tersusun tekstual, kemudian diselesaikan –yang sebenarnya – dengan cara yang telah tersistematis pula. Terlihat janggal, karena tidak ada hal yang baru ataupun berkembang dari ilmu pengetahuan yang didapat. Soal yang dihadapi sebenarnya sudah tersedia jawaban juga dihadapannya masing-masing. Terlihat ada sesuatu yang hilang dalam pengalaman ini, yaitu –proses pencarian— pengetahuan. Bandingkan dengan proses ilmiah Newton ketika menemukan apel jatuh ke permukaan bumi. Ada proses manusiawi alam pikiran yang secara abstrak menangkap gejala alam tersebut. Kemudian Newton mulai melakukan pencarian dari masalah yang dia alami (sebuah pengalaman), dan dari situ secara sadar mulai tersusun pencarian bentuk baru dari struktur penjelajahannya pikran Newton akan pengalamannya. Dan pada akhirnya dapat tersusun sesuatu yang tadinya bersifat pengalaman abstrak alami menjadi ilmu pengetahuan tersistematis yang baru : prinsip gravitasi bumi.

Dapat disimpulkan seperti ini, –sampel mahasiswa: Masalah A (teks) – Solusi A (teks) = 0 (statis), disini tidak ditemukan ada yang baru dan berkembang pada bentuk ilmu pengetahuan. Beda hal dengan sampel Newton: Masalah A (lingkungan) – (solusi B(pengalaman) + solusi C(teks)) = A-B+C (dinamis). Di sampel ini dapat ditemukan sesuatu yang baru dan perbedaan dari bentuk real ilmu pengetahuan. Tumpulnya identitas akademisi mulai menyeruak karena hilangnya sebuah proses pencarian. Seakan hal yang seharusnya bisa ditemukan – karena kehilangan unsur tadi menjadi begitu baku dan telah terpatri. Kondisi ini diperparah dengan dunia pendidikan kita saat ini. Tak pernah diajarkan bagaimana proses sebenarnya membaca gejala-gejala lingkungan, terlalu terkotak-kotak dan sempit dari dunia yang begitu holistik. Semua serba tersistem dan muncul karena telah ada dan tetap menjadi ada, bukan karena awal yang ketiadaan menjadi ada. Semakin parah lagi, ketika sistem pendidikan ini berjalan, pun ketika sisi manusiawi kita muncul dalam proses pencarian solusi dan itu sisi itu dianggap salah dan dosa oleh sistem yang membuatnya. Dalam penyelesaian masalah, tentunya orang secara manusiawi akan mencari solusi yang paling mudah. Contohnya seperti ini, mahasiswa, diberikan permasalahan soal. Secara sadar pula mahasiswa sebagai manusia biasa akan mencari cara yang paling mudah dalam menyelesaikan soalnya, misalkan mencontek. Itu muncul secara sadar dan alami, karena dianggap cara yang paling mudah. (karena itu pula mencontek tak dapat dihilangkan, karena ini cara paling mudah bagi siswa untuk menyelesaikan secara alamiah dan manusiawi persoalan yang diberikan) Cara manusiawi yang muncul ini dianggap dosa. Sebuah ironi memang, dan ternyata itu cara-cara ‘manusiawi namun berdosa’ itulah yang diciptakan dalam sistem pendidikan kita selama ini. Pendidikan hanya mampu menghasilkan manusia yang ‘jalannya lurus’ namun telah terprogram seperti robot. Sedangkan, ketika sisi manusiawiahnya muncul, diadili sebagai sebuah kesalahan dan berdosa. Naudzubillah.

Sampai disini, kita berbicara persoalan kedua. ‘Bentuk’ abadi dari retasan pengalaman menjadi ilmu pengetahuan. Teknologi disini diambil sebagai sampel dari bentuk–nya. Berbicara tentang telaah filosofis teknologi kita tak bisa lepas dari perkembangan sejarah mengapa manusia mulai membutuhkan ‘tangan tuhan’ untuk mempermudah segala urusan. Jalan peradaban manusia secara sederhana dapat dibilang seusia dengan riwayat pertanian. Maka dari itu, ini nantinya akan dapat ditemukan hubungan dari analogi perkembangan sejarahnya.

Dimulai dengan praktik berburu dan kehidupan nomaden, mengandalakan kemampuan otaknya, manusia menemukan “teknologi” cocok tanam dalam bentuk yang sederhana. Penerapan teknologi ini terus berkembang hingga sekarang bahkan mampu menjadi ‘senjata’ bagi negara untuk melakukan ‘intervensi terhadap negara lainnya. Kita akan memulai bagaimana kemudian teknologi ini berubah sedemikian rupa sehingga mampu menjadi tuhan baru bagi manusia.

Mengutip Bryan Appleyard, bahwa modernisme bisa dipandang sebagai upaya merekonstruksi dunia tanpa melibatkan Tuhan. Dan berbicara tentang perkembangan modernisme kita akan takkan lepas dari perbincangan perkembangan teknologi. Manusia mempunyai kemampuan masing-masing dalam menjalankan kehidupannya. Usaha-usaha dari masyarakat ini mucul berbagai tipe, ada yang rajin dan ada yang malas, ada yang kuat dan ada yang lemah, maka dengan sendirinya terbentuk pembagian kerja, lain orang lain tugasnya. Karl Marx meyebut hubunga terpilah-pilah ini sebagai “hubungan produksi”. Pada perkembangannya hal inilah yang merekonstruksi pola pikir manusia atas karya dari buah pikirnya. Bahwa karyanya selama ini hanya digunakan sebagai komoditas produksi semata, tidak lagi untuk dinikmati estetika dari penciptaannya dan dengan niatan dapat digunakan secara bersama-sama. Misalnya seperti ini, saya adalah seorang pembuat cangkul untuk mengolah sawah dan anda adalah pembuat arit untuk memanen padi. Dalam masyrakat primitif, pada awalnya, alat yang saya dan anda buat tersebut dapat dimiliki oleh semua anggota masyarakat di desa dan setiap orang masih berhak menggunakannya ketika memerlukan.

Dalam contoh masyarakat primitif ini teknologi masih mampu menyentuh esensi kemanusiaannya dari yang menciptakan. Masyarakat dalam keprimitifan ini masih bisa menikmati hidup mereka dengan melakukan pekerjaan yang diinginkan dan butuhkan serta bisa berhenti disaat mereka lelah atau tidak merasa butuh lagi. Karena hasil karya yang diciptakan ini merupakan sebuah objek yang terpisah, sesuatu yang lain dari ekspresi alamikepribadian manusia agar bisa berperan dalam komunitasnya. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, perubahan drastis terjadi ketika manusia mulai mengenal bentuk-bentuk faktor produksi, ketika pengertian privatisasi (hak milik pribadi) mulai dikenal oleh masyarakat. Hubungan masyarakat yang terjadi pun telah begitu berubah. Pada mulanya teknologi muncul untuk mempermudah kehidupan pribadi dan dapat berperan dalam membantu komunitasnya, menjadi sekat-sekat ribadi dan menciptakan struktur masyarakat yang tidak lagi sejajar, namun vertikal.

Si pembuat arit mengklaim arit yang dibuatnya adalah hak miliknya, begitu juga dengan pembuat cangkul, yang mengklaim hal serupa. Hubungan keduanya hanya akan terwujud ketika melakukan barter hasil pekerjaan mereka, atau dengan menjual barang yang mereka hasilkan atau dengan membeli barang yang dibutuhkan. Pergeseran peran teknologi dapat terlihat jelas disini, manusia tidak lagi mampu menyentuh esensi kemanusiaannya dan terjebak dalam faktor-faktor produksi dan ‘pasar’, bukan lagi pada unsur-unsur produksinya untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Pada akhirnya, mulai merebaklah struktur masyarakat yang terpilah-pilah menjadi, yang mana berkuasa dan dikuasai, yang mana atas dan dibawah. Karena pada dasarnya, sebagian masyarakat yang memiliki kemampuan akan menguasai hak milik yang lebih banyak sedangkan yang lain tetap tidak memiliki apa-apa. Pada saat ini terjadilah, perkembangan teknologi mulai kehilangan esensinya bagi kemanusiaan bahkan mampu menjadi tuhan bagi manusia itu sendiri. Pada akhirnya, ide-ide kreatif dalam proses produksi tidak lagi berguna dan terkungkung dalam putaran sistem pasar yang hanya berkutat pada masalah bagaimana ‘mampu memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya’, bukan lagi –ide kreatif tersebut muncul – karena sebuah orientasi bagaimana ‘mampu berguna bagi setiap manusia lainnya’.

David Ogilvy (1911-1999), bilang seperti ini; di dunia bisnis modern saat ini, tak ada gunanya menjadi pemikir kreatif orisinal kecuali kamu bisa menjual kreasimu. Manajemen tidak bisa diharapkan mangakui gagasan bagus, kecuali ia dipresentasikan kepada mereka oleh seorang jagoan pemasaran. Inilah saat-saat dimana ketika hasil karya dari bentuk ilmu pengetahuan mulai kehilangan esensinya. Yang dihargai bukan lagi penciptaannya, melainkan bagaimana menjual hasil karya ciptanya, tanpa pandang peduli karya tersebut akan berguna bagi masyarakat atau acuh akan kebebasan berpikir manusia, yang disaat mereka tidak lagi membutuhkan dapat berhenti, dan mulai berkarya lagi karena ada kebutuhan baru lagi. Teknologi sebagai ‘bentukan nyata dari ilmu pengetahuan’ telah menjadi tuhan baru dan hampir setiap manusia mengabdikannya, dan mulai menyingkirkan esensi kemanusiaan primifnya.

Setelah berbicara dan paham tentang pergeseran dari esensi mengapa ilmu pengetahuan itu bisa terbentuk dan mengalami ke-ada-annya, juga mengerti tentang sisi kemanusiaan dari masyarakat yang secara naluriah , menciptakan teknologi untuk memenuhi kebutuhannya dan berguna bagi komunitas masyarakatnya. Kiranya, ketika dua hal tadi –ilmu pengetahuan dan teknologi—tidak lagi tercerabut dari esensi lahiriahnya maka akan tercipta keseimbangan dalam penyusunan struktur masyarakat dan tidak menafikkan naluriah—alamiah manusia dalam pencarian ‘tuhan yang sebenarnya’ melalui kejadian-kejadian alam.

Sehingga masalah-masalah pertanian yang ditawarkan pada bagian awal tulisan ini, dapat diramu obat penawarnya dengan menciptakan ilmu pengetahuan baru yang meretas kejadian-kejadian alamiah, dengan menjadikan penerapan teknologi sebagai esensi dari peran keberadaan tuhan dan keberlanjutan dari proses keseimbangan alam, dan peran naluri manusiawi masyarakat masih berada pada tataran pemenuhan kebutuhan dan pembagiaan ikhlas untuk komunitas lainnya. Sehingga terciptalah penerapan teknologi yang mendukung perkembangan struktur masyarakat kita di usia peradaban yang sudah lebih modern. Kiranya dari telaah ini para akademisi yang berkutat pada pengembangan ilmu pengetahuan bisa meninjau kembali peran dari profesi mereka sehingga mampu menciptakan teknologi pertanian yang berkeadilan masyarakat bagi masyarakat petani dan tidak menafikkan peran tuhan melalui peristiwa alam dengan menjaga keseimbangannya.[]

Tempe dan tahu, sangat lekat dengan selera masyarakat Indonesia. Selain karena harganya terjangkau kalangan menengah ke bawah, penuh gizi, pun dapat dimasak bermacam-macam. Dari digoreng, bakar, bacem, sayur, hingga sambel tempe. Begitulah cara jenis pangan itu menjadi dekat dengan rakyat, bahkan menjadi makanan wajib setiap hari. Tapi, bagaimana jika harga kedelai sebagai bahan baku menjadi begitu mahal. Makanan tempe dan tahu merupakan andalan rakyat kecil yang akhirnya menjadi makanan mewah dan tak terbeli. Ironis, laiknya menghilangkan selera makan seluruh rakyat Indonesia.

Banyak yang bilang tempe makanan deso (kampungan). Makanan bagi rakyat yang tak mampu membeli telur atau daging. Namun, begitulah keadaannya, tempe sudah menjadi makanan pelarian bagi masyarakat.

Begitu mengejutkan ketika tersiar berita harga kedelai naik hingga 100%. Padahal konsumsi bahan baku makanan deso ini di Indonesia mencapai 2 juta ton/tahun. Negara bahkan menyediakan devisa sebanyak 3 trilyun/tahun. Seiring melesatnya harga kedelai, harga tempe yang biasa dijual Rp.3000/papan kini menjadi Rp.6000/papan. Banyak produsen tempe yang akhirnya gulung tikar. Beberapa bertahan dengan mengurangi ukuran tempe bahkan ada yang mencampurnya dengan ampas ketela sebagai bahan baku. Sehingga kandungan gizinya menjadi berkurang, mudah busuk, dan tidak tahan lama.

Pemerintah tentu saja tidak tinggal diam. Ini menjadi semacam dosa yang harus ditebus karena target pemerintah tahun 2006 bisa swasembada kedelai gagal total. Bahkan kurun waktu tahun 2007 impor kedelai justru meningkat. Presiden SBY pun sepertinya sadar betul akan kondisi bangsanya. Sehingga diadakan rapat sidang kabinet yang dilaksanakan di departemen pertanian hanya untuk membahas maeman deso ini. Bea cukai untuk kedelai impor akhirnya dihapuskan, namun tetap tak berpengaruh banyak terhadap fluktuasi harganya.

Sedikit banyak, pemerintah sudah berusaha untuk menstabilkan harga kedelai. Namun, ancaman malnutrisi rakyat tetap menghantui. Bayangkan, kebutuhan gizi sebagian besar kalangan rakyat menengah kebawah khususnya protein nabati bisa terpenuhi hanya oleh tempe. Saat ini, makanan tersebut sudah menjadi langka nan mahal, bahkan oleh beberapa konsumen mengaku tempe sudah jarang di pasar-pasar tradisional.

Sekiranya sangat diperlukan adanya makanan pengganti sebelum bencana malnutrisi massal terjadi. Mengingat kebutuhan kedelai begitu tinggi dan ketersediaan yang terbatas. Ada banyak jenis potensi kearifan lokal yang dapat digali menjadi pangan alternatif. Misalnya jagung giling, tepung sagu, gadung, dan gaplek. Untuk jagung saja, kandungan proteinnya cukup besar (8,7 gram/100gram) sebagai pengganti gizi tempe. Dan dari sisi gizi dan nutrisi, jika semakin bervariasi konsumsinya, akan semakin baik.

Tentu saja, menawarkan pangan alternatif tersebut pada rakyat yang telah terpatri dengan rasa kedelai, tak semudah membalik telapak tangan. Para ahli pangan sekiranya dapat memikirkan sajian pangan lokal yang dapat diterima oleh semua kalangan. Masyarakat sendiri tentunya harus mulai sadar akan pemenuhan gizi dari makanan alternatif misalnya gaplek. Kita tak lagi harus berharap harga kedelai kembali normal, karena takkan terpenuhi sebelum pertanian Indonesia sendiri mampu membuktikan cita-cita swasembada kedelainya. Penyebab naiknya harga kedelai dunia sendiri karena adanya pengalihan fungsi lahan di negara pemasok sehingga produksi berkurang dan harga minyak bumi pun telah membumbung tinggi.

Tugas pemerintah, tentu saja harus segera mengambil keputusan tepat dan langkah cepat. Dengan menjaga agar makanan alternatif lokal lain tetap stabil produksi dan harganya. Karena sebenarnya potensi yang sangat besar untuk pemenuhan asupan gizi masyarakat sebelum terjadi kembali musibah kelaparan di negeri ini. Ketersediaan bahan baku pakan alternatif sangat menunjang bahkan berlebih produksinya. Beberapa penelitian dan penerapan teknologi harus dilaksanakan untuk membangun potensi ini. Namun, yang paling sulit dilakukan memang adalah merubah selera dan gengsi konsumsi masyarakat agar mau beralih dari makanan deso (tahu dan tempe) ke makanan yang lebih kampungan lagi.